Pelantikan Pengurus DPC PKS se-Lebak

Pelantikan Pengurus DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Lebak di gedung Korpri, Rangkasbitung, Minggu (13 Maret 2011, berjalan lancar. Pelatihan dihadiri oleh sejumlah petinggi PKS dari Pusat, Provinsi Banten dan Kabupaten serta pengurus di setiap kecamatan di Lebak. Bahkan sejumlah pejabat pemerintahan dari PKS juga turut meramaikan acara. Tampak sejumlah kader PKS mengangkat tangannya sebagai bentuk kekuatan partai.



















Baca Selengkapnya......

Wawancara Televisi Tentang Pelarangan Ahmadiyah (7 Maret 2011)









Jakarta (7/3). KH Jazuli Juwaini, Lc MA menerima sejumlah wartawan televisi di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I Lt 3 DPR. Para awak media ini menanyakan komentar KH Jazuli Juwaini, Lc MA tentang tuduhan pelanggaran HAM oleh sejumlah pegiat HAM atas pelarangan Ahmadiyah di sejumlah daerah.

KH Jazuli Juwaini, Lc MA menyatakan pada kesempatan tersebut, dirinya justru mengapresiasi keputusan sejumlah kepala daerah yang telah menerbitkan SK Pelarangan Ahmadiyah, dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di daerahnya.

"SK tersebut dimaksudkan untuk mencegah konflik horizontal akibat keberadaan Ahmadiyah yang menyinggung perasaan umat Islam mayoritas yang merasa agamanya dinodai oleh keyakinan Ahmadiyah," kata Politisi PKS ini.

KH Jazuli Juwaini, Lc MA sendiri berpendapat bahwa kebebasan beragama ada batasnya, yaitu tidak boleh mengganggu atau menodai agama lain. Kalau itu yang terjadi, kata KH Jazuli, maka namanya adalah penodaan agama.

"Kasus Ahamdiyah, jika kita merujuk pada UU 1/PNPS/1965, tidak masuk dalam katagori kebebasan beragama. Oleh karena itu wajar ada reaksi keras dari umat Islam mayoritas karena merasa hak asasinya terusik." ungkap Bakal Calon Gubernur Banten ini.

Dengan kenyataan tersebut, KH Jazuli Juwaini, Lc MA dapat memahami terbitnya SK Pelarangan Ahmadiyah. "Subtansinya bukan dalam rangka melarang beribadah, tapi melarang penyebaran paham yang menodai agama Islam, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban," ungkapnya.

Baca Selengkapnya......

Luncurkan Akses

Badan Supervisi Bank Indonesia Rama Pratama (kiri), Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (dua kiri), Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PKS Jazuli Juwaeni (dua kanan) dan Ketua Lembaga Asosiasi Jasa Keuangan Sejahtera (Akses) M Haikal (kanan), memainkan angklung saat peluncuran Asosiasi Koperasi Jasa Keuangan Sejahtera (Akses) di Jakarta, Minggu (6/3/2011). Peluncuran asosiasi yang mewadahi lembaga-lembaga keuangan mikro sebagai bentuk kiprah PKS di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. (Heru Haryono/okezone)




















http://economy.okezone.com/view/2011/03/07/11/6172/luncurkan-akses
7 Maret 2011





Baca Selengkapnya......

PELUNCURAN AKSES



Badan Supervisi Bank Indonesia, Rama Pratama (kanan), Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq (kedua kiri), Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PKS Jazuli Juwaini, dan Ketua Lembaga Asosiasi Jasa Keuangan Sejahtera (AKSES), M Haikal (kiri) saat peluncuran Lembaga Asosiasi Jasa Keuangan Sejahtera di Jakarta, Ahad (6/3). Peluncuran Asosiasi ini untuk mewadahi lembaga-lembaga keuangan mikro di sektor usaha mikro, kecil dan menengah.



Media : Republika Cetak
Edisi : Senin, 7 Maret 2011
Rubrik `: Industri & Finansial, Hal : 14







Baca Selengkapnya......

Wawancara ANTV tentang Pelarangan Ahmadiyah di Beberapa Daerah






Jakarta (2/3). KH Jazuli Juwaini, MA merima wartawan ANTV di rung kerjanya, untuk menanyakan komentarnya terkait terbinya SK Pelarangan Ahmadiyah di beberapa daerah seperti Povinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat.

KH Jazuli Juwaini, MA menyatakan dirinya, pertama-tama, mengapresiasi kreatifitas solutif kepala daerah yang menerbitkan SK tersebut. Menurutnya, kedua daerah tersebut hanya menjalankan SKB Tiga Menteri terkait Ahmadiyah. Dengan pelarangan tersebut diharapkan potensi konflik di daerah dapat diminimalisir atau bahkan dicegah.

Namun demikian, KH Jazuli Juwaini, MA berharap seharusnya permasalahan Ahmadiyah harus diselesaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, KH Jazuli Juwaini, MA terus mendesak ketegasan pemerintah agar diperoleh solusi yang permanen.

Pada kesempatan tersebut, KH Jazuli Juwaini, MA mengulang kembali opsi dalam rangak memberi penyelesaian permanen bagi Ahmadiyah. Pertama, jemaat Ahmadiyah kembali kepada ajaran Islam yang benar. Atau kedua, jemaat Ahmadiyah mendirikan keyakinan sendiri di luar Islam sehingga keyakinannya dilindungi dan toleransi dapat dilaksanakan.

Baca Selengkapnya......

Raker Bersama Mensos (2 Maret 2011)






Jakarta, 2 Maret 2011. KH Jazuli Juwaini, MA mendampingi Menteri Sosial, Dr. Salim Segaf Al-Jufry, usai Raker Komisi VIII dengan Menteri Sosial dan beberapa kementerian dalam rangka Pendahuluan Pembahasan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pada kesempatan Raker tersebut, KH Jazuli Juwaini, MA berharap pembahasan RUU Penanganan Fakir Miskin dapat diselesaikan pada satu masa sidang ini. Hal ini mengingat RUU ini sangat penting dalam rangka menata efektifitas penganganan fakir miskin.

Baca Selengkapnya......

Wawancara Seputar Reshuffle (2 Maret 2011)






Jazuli Juwaini, MA banyak ditanya wartawan seputar isu Reshuffle PKS dari KIB II. Jazuli Juwaini, MA menyatakan pada kesempatan tersebut bahwa posisi PKS jelas yaitu menunggu sikap SBY. PKS menunggu apa hasil evaluasi yang akan disampaikan oleh SBY.

Terkait alasan reshuffle yang dikaitkan dengan sikap PKS mendukung hak angket mafia pajak, Jazuli Juwaini, MA menegaskan bahwa niat PKS jelas ingin membongkar mafia perpajakan yang menggurita selama ini, sehingga dapat menyelamatkan uang negara tersebut dan dapat digunakan sebesar-sebesarnya bagi pembangunan kesejahteraan rakyat.

"Tidak ada motif lain, apalagi ingin menjatuhkan pemerintahan. Karena PKS berkomitmen terhadap pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government)," tegas Bakal Calon Gubernur Banten ini.

Jazuli Juwaini, MA melanjutkan, "Kalau karena keberpihakan terhadap rakyat itu dianggap mengkhianati koalisi dan PKS harus didepak dari koalisi, PKS akan merasa bangga dan terhorman."

"Bagi PKS berada di dalam maupun di luar pemerintahan sama saja. Ini semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," tutupnya.

Baca Selengkapnya......





Wawancara dengan Jaktv dan Jurnalparlemen.com tentang Ahmadiyah

Baca Selengkapnya......